Bank Dunia Menilai Kualitas Pendidikan Indonesia Masih Rendah

ADSENSE Link Ads 200 x 90

ADSENSE 336 x 280

Bank Dunia menilai kualitas pendidikan Indonesia masih rendah meski ekspansi kanal pendidikan telah dilakukan secara signifikan. Bank Dunia mengamati, semenjak 2002, Indonesia telah memulai reformasi kebijakan untuk meningkatkan kanal dan kualitas pendidikan. Meski begitu kualitas pembelajaran siswa masih berada di bawah tingkat negara lain di daerah Asia Tenggara.
"Jumlah siswa yang bersekolah telah tumbuh secara signifikan, tetapi kualitas pembelajaran siswa tetap berada di bawah tingkat negara-negara lain di kawasan. Misalnya, 55 persen anak usia 15 tahun secara fungsional buta huruf, dibandingkan kurang dari 10 persen di Vietnam," kata Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Frederico Gil Sander dalam laporan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia di Bursa Efek Indonesia, Jakarta pada Rabu (6/6).
Frederico mengatakan, reformasi pendidikan di Indonesia telah meliputi bidang-bidang yang tepat. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menjadikan hasil yang tidak merata. Ia menyebut, reformasi pendidikan yang dilakukan meliputi peningkatan pembiayaan untuk pendidikan, peningkatan partisipasi para pelaku lokal dalam tata kelola sektor pendidikan, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kualitas guru, dan pemantapan kesiapan siswa dikala memasuki sekolah.
Menurut Frederico, pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk segera menghentikan ketimpangan dalam hasil mencar ilmu siswa di Indonesia. Ia menyarankan, pemerintah perlu tetapkan kriteria kualifikasi untuk setiap guru. Selain itu, pemerintah diminta untuk menentuukan sasaran berbasis kinerja untuk sekolah yang ada di daerah tertinggal.
"Selain itu, pemerintah sanggup meluncurkan kampanye kualitas pendidikan nasional untuk membuat kesadaran publik dan tekanan untuk melaksanakan tindakan yang efektif untuk perbaikan acara mencar ilmu mengajar," kata Frederico.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku problem pendidikan ditangani oleh sejumlah instansi baik di pemerintah sentra maupun daerah. "Dari sisi tanggung jawab memang harus dilakukan secara kolektif," ujarnya.
Ia menjelaskan, di tingkat pusat, Kemenristekdikti, Kemendikbud, dan Kemenag mempunyai anggaran untuk pendidikan. Selain itu, masih terdapat sejumlah kementerian yang menerima anggaran pendidikan bersifat vokasional. Meski begitu, dari total pagu anggaran pendidikan yang sebesar Rp 444 triliun pada 2018, sekitar dua pertiganya diserahkan kepada daerah.
Sri mengaku, fokus pemerintah ke depan yaitu untuk meningkatkan kualitas guru beserta tunjangannya biar sanggup memenuhi kebutuhan terkait kesejahteraan dan untuk sanggup menawarkan pengajaran yang baik. Kemudian, ia menilai perlu ada peningkatan efektivitas pada proses mencar ilmu mengajar.
"Ini juga jadi salah satu temuan di aneka macam negara mengenai administrasi sekolah dan efektivitas anak mencar ilmu di sekolah. Kualitas kurikulum dan text book menjadi sangat penting," ujarnya.
republika.co.id
Sumber https://indrabayang.blogspot.com/

ADSENSE 336 x 280 dan ADSENSE Link Ads 200 x 90

Tweet